Analisis Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Keberlanjutan Pembangunan Wilayah di Desa Manunggal
DOI:
https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.316Keywords:
Otonomi daerah, Pembangunan berkelanjutan, Kebijakan publik, InfrastrukturAbstract
Pembangunan wilayah yang berkelanjutan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara optimal. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah setempat untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap keberlanjutan pembangunan di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah telah berkontribusi dalam peningkatan infrastruktur, layanan publik, serta pengembangan ekonomi lokal. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan lahan yang dapat menghambat keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala serta dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Downloads
References
Ahmad Robi. (2023). Pengawasan penyelenggaraan asas desentralisasi dalam pemerintah daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sosio Akademika, 13(1), 54–68.
Fernandes, A. (2022). Pencapaian dan tantangan otonomi daerah: Faktor kepemimpinan, kelembagaan, dan stabilitas politik lokal. CSIS Indonesia, 1(1).
Fahri, M. (2022). Faktor pendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1, 22–31.
Hannan, A., & Rahmawati, F. (2020). Strategi pembangunan pariwisata daerah berkelanjutan melalui konsep ekowisata berbasis kearifan lokal di Indonesia, respon dan perhatian pemerintah terhadap agenda 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan kebijakan yang lebih terfokus. Entita, 2(1), 97–119.
Henry. (2014). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Studi kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). Jurnal Administrasi Publik, 2(Desember), 118.
Makhmudi, D. P., & Muktiali, M. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan pada program PLPBK di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. Jurnal Pengembangan Kota, 6(2), 108–117. https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117
Renoati, R. (2003). Kebijakan pemberdayaan masyarakat desa pada era otonomi daerah dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Mimbar Hukum, 3(43), 101–115. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2808
Sabrina, R. (2022). Strategi pembangunan berkelanjutan di era otonomi daerah berbasis partisipasi masyarakat. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 22(1), 53–61.
Suparto, S. (2017). Otonomi daerah di Indonesia: Pengertian, konsep, tujuan, prinsip dan urgensinya.
Thahir, B. (2019). Kebijakan sosial dan otonomi daerah. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2(2), 91–102.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Ferdy Alamsyah, Nur Indah Lestari, Leli Sartika, Alan Mustaqim, Sahala Fransiskus Marbun (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
